Ini Pandangan Umum Fraksi Golkar, Tentang LKPJ APBD Bupati Lamsel TA 2020

Foto: Sidik maryanto saat membacakan pandangan umum fraksi golkar

 Lampung Selatan, Aspirasirakyatlampung.com - Pandangan umum fraksi parta Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD Bupati Lamsel TA 2020,

LKPJ Bupati Lamsel antara lain memuat hasil penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut laporan pertanggung jawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran 2020.

Ruang lingkup LKPJ meliputi, Pertama hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemrintah daerah.

Yang ke dua, hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan hasil penyelenggaraan urusan pemerintah meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan.

yang ke tiga, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pelaksanaan nya, yang ke tiga, tindak lanjut recomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya, dari capaian pendapatan daerah secara keseluruhan melampaui target yaitu tercapai 2,10 Triliun dari target 2 triliun sampai 3 triliun.

Hal ini adanya kenaikan Perolehan dari bagi hasil setiap daerah provinsi dan daerah lainnya yang mencapai 128%, adapun pajak daerah tercapai 90,61%, dan resterbusi daerah mencapai 62,18%, adapun program kegiatan masing masing OPD ada yang perlu mendapatkan perhatian antara lain.

Penyerapan program peningkatan jalan dan jembatan dari pagu anggaran 18,75 miliyar terealisasi 16,13 miliyar, untuk itu masih banyak Silva anggaran struktur serta masih kurangnya mutu kualitas pengerjaan proyek fisik serta kegiatan lain nya yang menyentuh kepentingan public.

Program pelayanan kesehatan selain perlunya penerapan protokol kesehatan yang ketat, kedisiplinan semua pihak guna meminimalisir kesehatan, penyebaran virus corona, pandemi covid 19 yang berkelanjutan dan adanya perubahan kebijakan new normal, 

Maka pemerintah daerah perlu menghimbau kepada masyarakat untuk menghidupkan kembali produktifitas dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan sehingga masyarakat tetap aman selain dari hal tersebut ditengah situasi new normal covid 19 ini.

"Marilah kita mematuhi protokol kesehatan yang tentunya sangat dipengaruhi kedisiplinan semua pihak yang merujuk pada Perubahan habitat hidup,

masih tingginya warga yang terkena kasus covid 19, dan perlunya penanganan pasien dengan resiko tinggi, maka perlu perhatian insentif untuk petugas medis maupun perawat, baik dari tingkat pelayanan dasar di puskesmas sampai ke rumah sakit rujukan",ucap sidik maryanto saat membacakan pandangan umum fraksi golkar, Rabu (31/03/2020).

kepada masing masing OPD,terusnya, dalam memberikan pelayanan public harus menyiapkan protokol pelayanan yang ketat pada masing masing sektor seperti tata kerja , WVH baik ASN protokol sistem pendidikan, sektor dunia usaha atau industri perdagangan umum.

Terutama dipasar tradisional yang rawan berkerumunan orang banyak, sektor manufaktur transportasi dan produktifitas lainnya di Era New Normal ini.

untuk selanjutnya, secara mendetail materi LKPJ tersebut akan dibahas antara Panitia khusus DPRD dan masing masing OPD di lingkungan pemerintahan daerah lampung selatan, 

"Fraksi Golkar dengan mengucap bismillahirrohmannirohim siap membahas dikelanjutannya",tutupnya.(Endri)