Tunjangan Aparatur Desa di Pangkas, Ini Tanggapan Ketua DPRD Lamsel

Lampung selatan, Aspirasirakyatlampung.com – Tanggapi pemangkasan tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa, Ketua DPRD Lampung Selatan (Lamsel) Hendri Rosyadi akan berupaya dan berkomunikasi dengan pihak ekskutif.

Demikian di sampaikan Hendri menjawab wartawan usai menggelar Rapat Paripuna bersama Bupati dan Wakil Bipati Lamsel terpilih di Gedung DPRD setempat, Senin (1/3/2021).

“Kan bupati baru di lantik dan resmi menjabat, hal ini akan segera di tindak lanjuti. Jadi begini, sesuai kata pak bupati, ini amanah menteri keuangan, yang repotnya lagi kita sudah ketuk anggaran bulan November 2020 kemarin, jadi semua sudah tertata,” ujarnya.

Pengesahan anggaran itu menurutnya, berdasarkan turunnya Surat Edaran Kementrian Keuangan RI pada bulan Januari 2021, sehingga perlu ada Refocusing APBD sebesar 8 persen. Kemudian di alokasikan ke dana desa 38 persen, dan alokasi DAK Lamsel. “Kemudian di akumulasi oleh DPRD sebesar 100 milyar yang harus di tata kembali,” jelasnya.

“Dan ini kan perlu pemikiran juga karena belanja pembangunan kita saja di atas 150 milyar dan yang harus kita tata 120 milyar. Dan ini sangat jauh sekali, ini sangat-sangat berat sekali dan mungkin banyak yang  harus di tata ulang kembali bahkan mungkin banyak yang harus di singkronisasi”, sambungnya.

Hendri Rosyadi berharap agar semua pihak bisa memahami kondisi Lampung Selatan saat ini. “Yang penting kita saling memahami sehingga semua bisa berjalan, dan penanganan Covid-19 ini sangat mutlak diperlukan  karena ini juga program prioritas,” tandasnya.

“Kalau pembangunan, kita harus ada pembangunan tapi melihat kondisi sekarang bahwa penanganan covid-19 jadi prioritas utama”, tambah Hendri Rosyadi.(En/Ambi)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.