Diduga Inspektorat Kabupaten Tanggamus Tidak Serius Tangani Kasus Dua Penjabat Kepala Pekon Sukaraja

 

Tanggamus, Aspirasirakyatlampung.com- Diduga Inspektorat Kabupaten Tanggamus tidak serius tangani kasus dua Penjabat Kepala Pekon Sukaraja Kecamatan Cukuhbalak.
Hal tersebut terungkap saat Aspirasirakyatlampung .com mengkonfirmasi Irbanwil 4 dan Irbanwil 5 Inspektorat setempat.

Irbanwil 4, M Yasmiransyah mengatakan, realisasi pengunaan angaran DD Pekon Sukaraja tahun 2019 saat dijabat Pj Kepala Pekon, Surrulloh dan realisasi pengunaan angaran DD tahun 2020 saat dijabat Pj Kepala Pekon Yurizal Efendi bermasalah, sampai hari ini kedua Pj tersebut belum membuat dan menyerahkan Laporan Pertangung jawaban (LPj) kepada Irbanwil 4.

Menurut dia, pihaknya sudah melakukan pemangilan dan pemeriksaan terhadap Surrulloh, Pj Kakon yang menjabat di tahun 2019, juga Pj Kakon Yurizal Efendi yang menjabat ditahun 2020. Saat dilakukan pemeriksaan keduanya mengatakan, semua pertangung jawaban realisasi DD ada pada Aparatur Pekonnya. Begitu juga saat dilakukan pemeriksaan terhadap Aparatur Pekonnya, mereka mengatakan semua pertangung jawaban ada pada Pj kakonnya.

"Kami sudah meminta LPj kedua Pj kepala pekon tersebut, namun sampai hari mereka tidak membuat dan tidak menyerahkan ke irban 4. Sementara  kami tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa mereka menyerahkan Spj nya. Karenanya masalah penanganan kasus Pekon Sukaraja tahun 2019 dan tahun 2020, sudah kami buatkan notadinas, untuk dilakukan investigasi oleh irbanwil 5, dan silahkan konfirmasi langsung ke mereka, ungkapnya.

Dikatakannya, kalau berdasarkan aturan DD tahap 2 dan 3 tidak bisa dicairkan apabila realisasi pengunaan DD tahun sebelumnya masih bermasalah.

Dilain pihak, Irbanwil 5 Tabroni mengatakan, sudah mendapatkan disposisi pimpinan untuk melakukan investigasi masalah DD di pekon sukaraja, untuk pelaksanaannya berdasarkan urutan skala prioritas, pekon sukaraja sebelumnya sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh irban 4, karenanya kami akan mendahulukan penanganan pekon yang duluan masuk, juga limpaan APH.

Disamping itu keterbatasan personil menjadi faktornya, tapi itu akan tetap kami tindaklanjuti, kasus ini dari tahun 2019 dan tahun 2020 dan pelimpahan dari irban 4 baru ditahun 2021 ini. Mereka berharap ada data pendukung awal untuk mempermudah, pekon belum membuat LPj dari 2019 dan 2020 bisa kami setelah masuk tahapan pemeriksaan.

"Pada tahun 2019 pernah ada laporan masyarakat setempat ke inspektorat, untuk DD tahap 1 dan 2 dan sudah ditangani irban 4, namun tindaklanjutnya seperti apa saya tidak tahu, yang dilimpahkan ke kita masalah DD tahun 2020 dan 2019 tahap 3," ungkapnya.

Dikatanya, setiap masalah yang sudah dilakukan pemeriksaan secara legal inspektorat, seharusnya sudah ada hasil, ada potret yang disampaikan. Irban 5 belum bisa memberikan keterangan secara tegas karena belum kita lakukan pemeriksaan,"Tutupnya.
(Suhaili)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.