Bupati Tanggamus Menajadi Ketua Umum KONI Priode Tahun 2022 - 2026 Diduga Cacat Hukum

 

Tanggamus, aspirasirakyatlampung .comTerpilihnya Bupati Tanggamus Dewi Handajani menajadi ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tanggamus, priode tahun 2022 - 2026. pada Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Tanggamus Tahun 2022, Diduga   cacat hukum, APSI akan gugat ke BAORI.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengacara Syariah Indonesian (DPC APSI) Tanggamus, Dedi Saputra mengatakan, terpilihnya Bupati Tanggamus Dewi Handajani menjadi ketua umum Koni Tanggamus pada Musorkab yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama (Rupatama) sekertariat pemkab tanggamus, melangar Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 3 tahun 2015.

Dalam Undang Undang sistem keolahragaan nasional nomor 3 tahun 2005 pasal 40 imbuhnyq, jelas bahwa pejabat publik tidak dibenarkan  menjadi Pengurus KONI apa lagi menjabat ketua umum KONI. Dikatakannya,  UU SKN ini sudah pernah diajukan  permohonan  uji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap rangkap jabatan namun di Tolak oleh MK.

Artinya, Bupati dengan jabatan publiknya tidak boleh merangkap sebagai ketua KONI, hal ini gunanya untuk menghindari adanya konflik kepentingan, itu bisa kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 "Pejabat publik ialah jabatan yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan lansung oleh rakyat atau melalui pemilihan di DPR.

"Ini jelas pelanggaran fatal dan kita akan laporkan kepenegak hukum,  dan akan kita gugat ke Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) Jelas Didi Saputra dalam rilisnya.

Wakil ketua PPI Tanggamus Hendra Hadi P,  menyayangkan tindakan panitia Musorkab Koni Tanggamus, yang tidak mengindahkan regulasi yang ada, karena sebelumnya melalui diskusi forum aktivis mulang pekon mereka sudah mewanti-wanti agar proses MUSORKAB tidak menabrak aturan SKN. Namun karteker tetap tidak mengindahkan sehinga meloloskan berkas bupati tanggamus, yang ahirnya menghantarkannya sebagai ketua umum koni tanggamus, ungkapnya.

Sementara, Wediansyah aktivis Mulang pekon mengatakan, dalam waktu dekat mereka akan mengelar forum diskusi jilid II untuk membedah UU SKN khususnya pasal 40 dan 41 juga PP 16 2017. Dengan mengahadirkan akademisi yang kompeten dibidang hukum, juga bupati dan wakil bupati tanggamus, kadispora, panitia musorkab serta ketua-ketua cabang olahraga yang masuk anggota KONI Kabupaten Tanggamus.

"Kami lagi membuatkan konsepnya, harapan kami semua yang diundang bisa hadir pada forum diskusi tersebut,"Tutupnya.(Suhaili)