Realisasi Program Kampung Nelayan Maju di Desa Ketapang Tidak Melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Lamsel

foto: Edy Novian selaku Kepala Bidang Nelayan DKP Lamsel saat di wawancarai awakmedia


Lampung Selatan, aspirasirakyatlampung.com--Realisasi Program Kampung Nelayan Maju dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI) yang ada di Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Lampung Selatan tidak melibatkan Pihak Dinas Kelautan Kelautan dan Perikanan Lamsel,

Hal ini dikatakan Edy Novian selaku Kepala Bidang Nelayan DKP Lamsel pada media ini, jum'at, (18-11- 2022).

 Kepala Bidang Nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan Lamsel, Edy Novian mengaku tidak dilibatkan dalam Program Kalaju KKP RI tahun 2022 meskipun terealisasi di wilayah kerjanya. 

"Kalau soal anggarannya kita gak tahu ya karena langsung kekelompok nelayan.  Yang tahu itu pak juner sama pak tri, bukan saya. Kehadiran saya ini mewakali kadis," ungkap Edy usai membuka pelatihan SKP di desa ketapang, 18 November 2022.  

Terkait pembangunan balai nelayan dibibir pantai, Edy mengaku pernah memberikan masuk pada yang berkecimpung di program kalaju tersebut.

"Saya ujungnya menasehati yang berperan disini seperti pak juner termasuk ketua nelayan nya. Saya bilang, kalau ada berita acaranya, mana berita acaranya, jangan dipojokan. Sebenarnya hari ini saya mau menunjukan pada mas Tri sebenarnya, saya mau bilang hargai saya dan kepala dinas, jangan langsung-langsung aja, waktu dirjen kesini saya yang dampingi, kan lucu,"ujarnya.


Begitu juga prihal petunjuk tehnis dan realisasi dalam program KKP RI di ketapang ini, Edy Novian pun belum mengetahui karena tak ada tembusan atau pemberitahuan. 

" Saya masih nunggu laporan dia orang terkair laporan mereka, apa-apa saja yang sudah terealisasi, apa saja yang sudah terbangun dan apa saja yang belum, nilainya berapa saya belum tahu,"pungkasnya.

Dari keterangan yang berhasil dihimpun tim media, ada beberapa alasan atau dasar penolakan para nelayan desa ketapang terhadap realisasi program Kalaju KKP RI tahun 2022 ini.

Pertama, sebagian besar nelayan tidak dilibatkannya di program Kalaju. Kedua, para nelayan menduga realisasi program dari KKP RI ini nampak dipaksakan. 

Ketiga, penempatan pembangunan balai nelayan berada di bibir pantai. Keempat, pembangunan saluran drainase dilakukan pada satu tempat. Kelima, keterlibatan oknum aparatur desa ketapang pada realisasi program kalaju.

Terlihat dipapan informasi kegiatan yang bersumber dari anggaran pembelanjaan belanja negara (APBN) 2022 ini memiliki banyak item seperti pembangunan balai nelayan, pembangunan drainase, kotak sampah, rehab drainase, jalan rabat beton, instalasi saluran pipa air bersih, gapura kalaju, gorong-gorong, cat rumah nelayan, penerangan lampu jalan.(Tim)




Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.